Aburizal Bakrie dan DPR pengkhianat rakyat Jatim Sidoarjo

Ok biasanya aku selalu postin berbagai hal tentang komputer. Tapi, gara-gara aku membaca halaman utama dari Jawa Pos, yang mengatakan bahwa DPR memutuskan bencana lumpur Lapindo adalah fenomena alam, bukan karena kesalahan manusia. What the fuck........?????

Pernyataan itu keluar setelah bapak-bapak pengkhianat bangsa itu mengadakan rapat paripurna setelah menerima laporan dari (katanya) tim ahli geologi yang menyatakan bahwa proses pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas itu sudah sesuai dengan prosedur.

Sesuai prosedur buathukmu!!!!

Jelas-jelas rapat itu pasti banyak kolusinya. Lihat aja anggota yang rapat rata-rata dari Golkar semua. Bakrie juga Golkar. So pasti rata-rata semuanya sudah diatur alias di sogok oleh Bakrie.

Gue berdoa saja semoga Tuhan YME bener-bener mendengar doa rakyat Sidoarjo, dan semoga Bakrie beserta kroni-kroninya mendapatkan balasan dunia dalam waktu dekat dan di saksikan bersama-sama oleh semua rakyat Indonesia, khususnya rakyat Porong Sidoarjo. Amien.

Ini aku masukin artikel yang aku ambil dari Jawa Pos edisi Rabu 20 Febuari 2008

Pengkhianatan DPR terhadap Korban Lumpur Lapindo

Salah satu kesimpulan yang disampaikan tim pengawas DPR terhadap Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) ialah bencana lumpur di Sidoarjo tersebut merupakan peristiwa atau bencana alam. Luapan lumpur yang menenggelamkan lebih dari tiga desa itu bukan disebabkan kesalahan Lapindo. Kesimpulan ini sangat mengagetkan, bahkan sangat menyakitkan. Bahkan juga patut disebut sebagai pengkhianatan DPR terhadap rakyat Sidoarjo.

Sesungguhnya proses pembentukan tim pengawas bencana lumpur itu sejak awal memang penuh dengan kontroversial. Cacat dari awal. Tim tersebut di bentuk ketika tak tercapai kesepakatan tentang bagaimana usul interpelasi yang di antaranya saya merupakan salah seorang inisiator.

Ketika itu, beberapa pihak menolak penggunaan interpelasi dan sebagai gantinya dibentuk tim pengawas. Sejak semula saya keberatan dengan pembentukan tim pengawas yang komposisi anggotanya sangat kompromistis itu.

Dapil Sidoarjo dibuang

Saya sebagai inisiator utama interpelasi Lapindo dan juga merupakan salah seorang anggota DPR yang mewakili rakyat Sidoarjo tidak masuk dalam tim pengawas. Karena itu, saya tidak mengetahui secara jelas kegiatan tim. Yang jelas, hasilnya bukan hanya mengecewakan, tapi juga sangat menyakitkan bagi saya:bencana lumpur Sidoarjo merupakan peristiwa alam.

Saya tidak habis mengerti bagaimana "wakil rakyat" itu bisa mengambil keputusan yang sangat menyakitkan hati rakyat Sidoarjo. Salah satu fraksi di DPR berusaha keras memasukkan unsur kecerobohan Lapindo atau adanya "human error", tapi ternyata usul itu ditolak.

Agak mengherankan, tokoh yang menjadi tim perumus kesimpulan DPR tidak melibatkan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Sidoarjo. Setidaknya kawan-kawan yang selama ini aktif memperjuangkan kasus lumpur di Sidoarjo tidak dilibatkan sama sekali.

Bencana lumpur di Sidoarjo yang mengakibatkan kesengsaraan puluhan ribu rakyat ternyata hanya dijadikan "mainan" sebagian anggota DPR. Mereka tidak ada empati dan simpati dengan rakyat korban lumpur Lapindo yang sudah dua tahun hidup sengsara karena terjangan lumpur laknat tersebut.

Mereka tidak merasakan betapa beratnya kehancuran ekonomi masyarakat dan susahnya sebagian masyarakat Jawa Timur akibat semburan lumpur itu. Layak kalau rakyat makin tidak percaya kepada DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.

Siapa Ahli Geologi itu?

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bamus DPR minggu yang lalu disebutkan, berdasarkan keterangan sebagian besar ahli geologi, semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena alam. Yang mengherankan, tidak disbutkan siapa saja ahli geologi yang memberikan keterangan yang menyesatkan tersebut.

Tidak disebutkan pula dalam laporan tersebut adanya kesalahan Lapindo Brantas Inc dalam proses pengeboran migas di kawasan Sidoarjo. Bahkan di kesankan pembayaran ganti rugi yang diberikan Lapindo seolah-olah merupakan kebaikan hati perusahaan besar tersebut.
Cukup banyak keanehan dalam penyelesaian kasus lumpur yang menyengsarakan banyak pihak di Jawa Timur itu. Laporan tersebut dibacakan H Tamam Achda, wakil ketua P2LS dari FPP yang berasal dari Jawa Barat. Diantara 29 anggota tim, hanya 4 orang yang mewakili daerah pemilihan I Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo).

Saya sendiri tidak masuk dalam tim itu meski secara intensif mengikuti masalah tersebut sejak awal. Bisa dikatakan, wakil-wakil rakyat dari Sidoarjo tidak banyak mendapat peran dalam tim tersebut. Bahkan, dalam perumusannya, mereka juga tidak tahu menahu.

Jika dalam urusan Aceh atau Papua, anggota DPR dari daerah bersangkutan selalu dilibatkan. Tapi dalam urusan lumpur Lapindo ini, anggota DPR yang mewakili Sidoarjo, tidak dilibatkan. Wajar kalau ada anggapan bahwa dengan sengaja anggota DPR yang mewakili daerah bencana tersebut sudah dimarginalkan.

Beberapa anggota yang cukup vokal mengkritik masalah lumpur seperti Permadi dan Pupung Suhari dari FPDIP tidak mendapat kesempatan membela rakyat Sidoarjo. Pupung mengkritik laporan yang disampaikan di depan Bamus DPR, menyatakan Lapindo Brantas telah melakukan pengeboran sesuai dengan prosedur.

Laporan tersebut patut diduga ada kolusi besar yang menyengsarakan rakyat Porong, Sidoarjo. Tetapi, suara keras seperti ini tidak akan diketahui masyarakat karena ada usaha sistematis untuk menutup-nutupinya. Sangat kelewatan sekali bahwa DPR tidak pro rakyat Sidoarjo.
Jadi, sangat disesalkan jika laporan tim P2LS itu diterima sidang paripurna DPR. Jadi, jelas saya akan menolak keras laporan yang sangat menyesatkan dan menyakiti rakyat Sidoarjo
Djoko Susiloanggota DPR dari daerah pemilihan I Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo)Jawa Pos RAbu 20 Febuari 2008